PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjelaskan tekanan keuangan daerah yang menjadi perhatian publik, terutama terkait pembayaran gaji pegawai. Bupati PPU, Mudyat Noor, menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan terbatasnya ruang fiskal akibat kewajiban alokasi anggaran ke desa, di tengah tuntutan pemenuhan belanja pegawai dan pelayanan masyarakat.
Mudyat menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 10 persen dari gabungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kebutuhan ADD.
“Regulasi yang berlaku mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 10 persen dari penggabungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) langsung ke rekening desa,” kata Mudyat saat ditemui Selasa (18/8/2026)..
Ia menilai formula perhitungan tersebut memberikan tekanan terhadap anggaran daerah, terutama karena DAU juga menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja pegawai. Ketika sebagian alokasi harus disisihkan untuk ADD, pemerintah kabupaten perlu menata kembali penggunaan sumber penerimaan lainnya agar kewajiban pembayaran gaji tetap terpenuhi.
Sebagai gambaran, Mudyat menyebut jika PPU menerima DAU sebesar Rp800 miliar, alokasi 10 persen setara dengan Rp80 miliar. Besaran tersebut, menurutnya, menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam menyusun prioritas belanja daerah.
“Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah menutupi celah anggaran puluhan miliar rupiah tersebut dari sumber penerimaan lain agar hak-hak pegawai tetap dapat terbayarkan secara penuh,” jelasnya.
Selain persoalan alokasi anggaran, Mudyat menyoroti perlunya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kebijakan mengenai perimbangan keuangan perlu mempertimbangkan kondisi riil pemerintah kabupaten, termasuk kebutuhan belanja wajib dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi, kabupaten dituntut melakukan efisiensi dan penghematan anggaran,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
