Jemput Bola ke Jakarta, Pemkab PPU Bawa Pulang Dukungan untuk Budaya, Lingkungan dan Sinyal

PROKAL.co, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempercepat sejumlah agenda pembangunan daerah melalui langkah jemput bola ke pemerintah pusat. Bupati PPU Mudyat Noor memimpin langsung rangkaian koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta, membahas kebutuhan pembangunan kebudayaan, penanganan lingkungan, hingga pemerataan akses telekomunikasi.

Salah satu hasil yang dibawa dari pertemuan tersebut berkaitan dengan pembangunan Rumah Adat Kuta Adat Paser. Dalam pertemuan bersama Kementerian Kebudayaan, Mudyat menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran untuk menuntaskan pembangunan rumah adat yang hingga kini belum sepenuhnya selesai.

Pertemuan tersebut diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Judi Wahyudin.

Mudyat menjelaskan, pembangunan Rumah Adat Kuta Adat Paser dirancang dengan panjang sekitar 117 meter. Namun, pembangunan yang telah terealisasi baru mencapai 28 meter sehingga masih terdapat bagian yang harus diselesaikan. “Dari rencana panjang sekitar 117 meter, baru terealisasi 28 meter. Masih dibutuhkan anggaran lebih dari Rp21 miliar untuk menyelesaikannya,” ujar Mudyat, Rabu (19/8/2026).

Kendati pembangunannya belum rampung, fasilitas yang telah tersedia tidak dibiarkan kosong. Masyarakat telah memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas, termasuk kegiatan sekolah, ruang publik, serta pelaksanaan ritual adat tahunan.

Pemerintah daerah berharap keberadaan rumah adat tersebut nantinya tidak sekadar menjadi bangunan pelestarian budaya. Fasilitas itu diproyeksikan berkembang menjadi ruang yang mengintegrasikan fungsi kebudayaan, pendidikan, sekaligus pariwisata di PPU.

Agenda pemerintah daerah kemudian berlanjut ke sektor lingkungan. Pemkab PPU melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat untuk membahas sejumlah kebutuhan daerah, termasuk usulan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan untuk kegiatan pelestarian lingkungan, salah satunya melalui program konservasi terumbu karang.

Tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat, Mudyat menegaskan pengawasan terhadap aktivitas industri di wilayah PPU akan diperkuat. Perusahaan yang dinilai belum memenuhi ketentuan lingkungan, khususnya terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akan menjadi perhatian pemerintah.