Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satpol PP PPU Perketat Pengawasan Air Tanah, Developer Mulai Disasar

W
Penulis: Wawan❯
Personel Satpol PP mendampingi tim Bappenda PPU melakukan Official Assessment terhadap volume pemanfaatan air tanah di Perumahan Nuansa Bumi, Desa Girimukti.
Personel Satpol PP mendampingi tim Bappenda PPU melakukan Official Assessment terhadap volume pemanfaatan air tanah di Perumahan Nuansa Bumi, Desa Girimukti.

Advertisement

 

PROKAL.co, PENAJAM – Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperketat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) mulai menyisir sejumlah lokasi yang memanfaatkan air bawah tanah sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Terbaru, petugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait pemanfaatan air tanah di Perumahan Pondok Indah, Desa Gunung Steleng, Kecamatan Penajam, Rabu (19/8/2026).

Advertisement

Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan berkala terhadap objek pemanfaatan air tanah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah. Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di Perumahan Nuansa Bumi, Desa Girimukti.

Kepala Satpol PP PPU Bagenda Ali melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Nasrullah Nasruddin mengatakan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah di wilayah PPU.

“Sebelumnya, giat serupa terkait pemanfaatan air bawah tanah juga telah dilaksanakan di Perumahan Nuansa Bumi, Desa Girimukti,” kata Nasrullah saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

Advertisement

Dalam kegiatan tersebut, personel Satpol PP tidak bekerja sendiri. Mereka mendampingi tim Bappenda PPU untuk melakukan Official Assessment (OA), yakni pengukuran terhadap volume air tanah yang dimanfaatkan.

Pengukuran itu menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan besaran kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pengguna air tanah.

“Hasil dari pengukuran ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak air tanah, yang selanjutnya ditetapkan menjadi ketetapan pajak atau retribusi daerah yang wajib dibayarkan oleh pihak pengembang atau developer,” jelasnya.

Menurut Nasrullah, pengawasan tidak hanya menyasar kawasan perumahan. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah untuk memperluas penertiban ke berbagai sektor usaha yang diketahui memanfaatkan air tanah dalam kegiatan operasionalnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab PPU Perbarui Data Lahan dan Jaringan Irigasi

Pemkab PPU Perbarui Data Lahan dan Jaringan Irigasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Sidang Komisi Irigasi untuk melakukan pemutakhiran data lahan sawah serta

RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal

RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat upaya edukasi kesehatan kep

Kesadaran Warga ke Posyandu Masih Rendah, Ketua TP-PKK PPU Minta RT Lebih Aktif

Kesadaran Warga ke Posyandu Masih Rendah, Ketua TP-PKK PPU Minta RT Lebih Aktif

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Hj. Dewi Yuliana, menyoroti masih

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer