Rumah Adat Rekan Tatau Belum Tuntas, Pemkab PPU Andalkan APBD dan Bantuan Pusat

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencari dukungan anggaran pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan Rumah Adat Kuta Rekan Tatau. Kali ini, Pemkab PPU membidik bantuan hingga Rp10 miliar dari Kementerian Kebudayaan setelah usulan pendanaan sebelumnya tidak lolos verifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Upaya tersebut dilakukan dengan membawa berkas administrasi dan kajian teknis langsung ke Kementerian Kebudayaan di Jakarta. Bupati PPU, Mudyat Noor, bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Safwana, turut mengawal pengajuan bantuan tersebut.

Safwana menjelaskan, pengajuan melalui Kementerian PU sebelumnya terkendala persyaratan administrasi dan klasifikasi kawasan. Usulan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya itu dinilai masuk kategori kawasan perkantoran sehingga tidak memenuhi kriteria teknis untuk memperoleh pendanaan.

“Proyek tersebut dinilai masuk kategori kawasan perkantoran, sehingga tidak memenuhi kriteria teknis Kementerian PU,” ujar Safwana, Kamis (20/8/2026).

Pemkab PPU kemudian mempelajari petunjuk teknis bantuan di Kementerian Kebudayaan. Dari hasil penelaahan tersebut, pemerintah daerah melihat adanya peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan rumah adat, baik melalui skema rehabilitasi maupun pembangunan baru.

Batas maksimal bantuan yang menjadi sasaran pengajuan tersebut diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Namun, nominal itu belum mencukupi seluruh kebutuhan untuk menyelesaikan pembangunan fisik Rumah Adat Kuta Rekan Tatau.

“Berdasarkan kalkulasi teknis terbaru, sisa total anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkan fisik Rumah Adat Kuta Rekan Tatau mencapai Rp21 miliar,” rincinya.

Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemkab PPU menyiapkan sejumlah strategi pendanaan. Dari sisi daerah, pemerintah telah mengalokasikan Rp1 miliar melalui APBD tahun ini. Anggaran tersebut saat ini berada dalam tahap lelang.

Selain itu, Pemkab PPU berencana menjadwalkan kembali audiensi tingkat tinggi agar Bupati Mudyat Noor dapat berdiskusi langsung dengan Menteri Kebudayaan. Langkah ini diharapkan memperkuat pengawalan usulan bantuan sekaligus membuka peluang dukungan lanjutan dari pemerintah pusat.