PUPR PPU Perketat Pengawasan Keselamatan Konstruksi, Bangunan Berisiko Tinggi Jadi Sorotan

PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pembinaan dan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) terhadap pelaku usaha jasa konstruksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan memenuhi standar keselamatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pengawasan mencakup seluruh proses penyelenggaraan konstruksi, mulai dari persiapan dokumen dan lahan, pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, hingga tahap pemanfaatan bangunan oleh pemilik atau pengelola fasilitas.

Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR PPU, Fernando Hamonangan Hutagalung, menegaskan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seluruh pelaku usaha, terutama pada pembangunan dan fasilitas yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi merupakan amanat regulasi nasional yang wajib dipatuhi tanpa terkecuali, khususnya pada fasilitas yang tergolong berisiko tinggi,” kata Fernando, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMKK, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Fernando mencontohkan fasilitas industri dengan risiko tinggi, seperti pabrik pengolahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang menggunakan ketel uap (boiler). Fasilitas semacam ini memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan, termasuk pemeriksaan berkala sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

“Fungsi bangunan gedung khusus yang berisiko tinggi wajib hukumnya menerapkan K3 Konstruksi. Contohnya pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) yang menggunakan boiler. Berdasarkan aturan teknis, ada inspeksi berkala agar operasionalnya memenuhi standar keselamatan. Perlu diingat, Ahli K3 Konstruksi itu memiliki kompetensi spesifik yang berbeda dibanding K3 Umum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan keselamatan tidak berhenti setelah pekerjaan konstruksi selesai. Perubahan fisik bangunan maupun pengalihan fungsi harus mengikuti prosedur dan persyaratan teknis yang berlaku, terutama jika perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kestabilan tanah, kekuatan struktur, dan keandalan bangunan.

Selain pengawasan langsung, seluruh badan usaha juga diminta memperbarui data secara berkala melalui Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Konstruksi (SIMAK K3) serta melengkapi formulir pengawasan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.