Cegah Lonjakan Harga, Pemkab PPU Benahi Data Produksi dan Distribusi Pangan

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat koordinasi antardaerah dan pembenahan data produksi pertanian untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Langkah ini dilakukan menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas yang dipicu musim kemarau di wilayah pemasok, seperti Pulau Jawa dan Sulawesi.

Meski harga beberapa komoditas dari luar daerah mengalami kenaikan, pasokan pangan lokal berupa beras, cabai, dan sayur-mayur di PPU disebut masih relatif stabil. Pemerintah daerah pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus menekan potensi inflasi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, mengatakan salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menjalin kerja sama antardaerah. Pada pertengahan Agustus 2026, Pemkab PPU menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

“Pertengahan bulan lalu, Pemkab PPU resmi menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Karo,” kata Hadi, Kamis (27/8/2026).

Selain dengan Kabupaten Karo, Pemkab PPU juga memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Kerja sama tersebut melibatkan jaringan penampung dan asosiasi pedagang pasar untuk mendukung kelancaran pasokan pangan.

Pembahasan mengenai langkah konkret kerja sama itu turut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pelaku usaha pasar.

Hadi menjelaskan, salah satu sasaran utama pemerintah daerah adalah memperkuat kendali terhadap mekanisme pembentukan harga pangan di wilayah PPU. Upaya tersebut perlu didukung data produksi yang akurat agar ketersediaan komoditas lokal dapat diketahui secara menyeluruh.

Karena itu, Pemkab PPU mendorong Dinas Pertanian menyajikan data transparan mengenai rencana tanam dan perkiraan panen setiap komoditas. Data tersebut diperlukan untuk menghitung potensi produksi dan stok pangan daerah, kemudian membandingkannya dengan kebutuhan masyarakat dalam periode harian, mingguan, bulanan hingga tahunan.

“Selama ini, sebagian besar petani lokal kerap menjual hasil produksi mereka secara langsung ke luar daerah seperti Balikpapan melalui transaksi telepon tanpa mencatatkan volumenya ke sistem pemerintah daerah,” ucapnya.

Kondisi tersebut membuat potensi produksi pangan lokal belum seluruhnya tercermin dalam data kabupaten. Padahal, informasi mengenai volume produksi dan distribusi sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasaran.