PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mempercepat sertifikasi aset tanah daerah untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa kepemilikan. Dari total 1.203 bidang tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah kabupaten, baru 243 bidang yang telah memiliki sertifikat resmi.

Artinya, masih terdapat 960 bidang tanah yang perlu dituntaskan legalitasnya. Upaya percepatan ini menjadi bagian dari penataan dan pengamanan barang milik daerah (BMD), sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Ika Yanuaris Afniatin, mengatakan sertifikasi merupakan langkah penting untuk memastikan aset pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat.

“Artinya, masih terdapat 960 bidang lahan lainnya yang menjadi target penyelesaian legalitas,” kata Ika, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, pengamanan aset daerah mencakup tiga aspek utama, yakni fisik, administrasi, dan hukum. Pencatatan dalam daftar inventaris daerah menjadi bagian dari pengamanan administrasi, sedangkan sertifikat resmi diperlukan untuk memperkuat bukti kepemilikan secara hukum.

“Proses percepatan ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Pemkab PPU telah menetapkan target penyelesaian sertifikasi secara bertahap selama lima tahun, dengan sasaran rata-rata 200 bidang tanah setiap tahun sejak 2025. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama keterbatasan kuota Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ika menjelaskan, alokasi program tersebut saat ini lebih diprioritaskan untuk tanah milik masyarakat umum dan kawasan perkebunan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu mencari jalur lain agar proses sertifikasi aset tetap berjalan.

“Yang mana alokasinya saat ini lebih diprioritaskan untuk lahan milik masyarakat umum serta kawasan perkebunan,” sebutnya.

Bidik 572 Bidang Tanah di Bawah Ruas Jalan

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BKAD PPU mengarahkan upaya sertifikasi pada tanah yang berada di bawah ruas jalan milik daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat sekitar 572 bidang tanah yang dinilai siap diproses karena penguasaan fisiknya telah jelas seiring pembangunan infrastruktur.