Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Tata Ulang OPD, Perubahan Struktur Harus Lolos Skoring dan Kajian Beban Kerja

W
Penulis: Wawan❯
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah PPU, Iwan Darmawan.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah PPU, Iwan Darmawan.

Advertisement

 

PROKAL.co, PENAJAM – Rencana perubahan struktur hingga peningkatan tipologi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan atau usulan masing-masing instansi.

Setiap perubahan harus melewati perhitungan formal, mulai dari skoring, Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), kemampuan keuangan daerah hingga kajian akademis berbasis data.

Advertisement

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah PPU, Iwan Darmawan, mengatakan seluruh proses penataan kelembagaan harus tetap mengacu dan disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perangkat Daerah.

Menurutnya, beban kerja menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah sebuah OPD memang membutuhkan perubahan struktur maupun peningkatan tipologi.

“Beban kerja itu yang utama. Analisis beban kerja kita hitung berdasarkan kondisi kekinian dan dampak dari kebijakan pemerintah pusat,” kata Iwan, Senin (24/8/2026).

Advertisement

Meski demikian, bertambahnya pekerjaan belum otomatis membuat sebuah OPD dapat meningkatkan tipologinya. Seluruh kebutuhan tersebut harus dibuktikan melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Peningkatan tipologi tidak bisa hanya didasari atas keinginan atau usulan belaka, tetapi harus dikuatkan dengan kajian akademis yang berbasis data,” tegasnya.

Dalam proses tersebut, Bagian Ortal Setda PPU tidak bekerja sendiri. Koordinasi dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Bappelitbang PPU.

Pelibatan lintas OPD diperlukan karena perubahan struktur organisasi juga berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah. Penambahan struktur harus tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran dan manfaat yang akan diterima masyarakat.

Penataan kelembagaan juga diarahkan untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau overlapping pekerjaan antarlembaga.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Percepat Penanganan Darurat, BPBD PPU Ajukan Pengadaan Mobil Evakuasi

Percepat Penanganan Darurat, BPBD PPU Ajukan Pengadaan Mobil Evakuasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan pengadaan kendaraan khusus untuk mendukung proses

Napak Tilas Kampoeng Nenang, Momentum Merawat Sejarah dan Patriotisme

Napak Tilas Kampoeng Nenang, Momentum Merawat Sejarah dan Patriotisme

Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diisi dengan kegiatan Napak Tilas Jejak Merah Putih Kampoeng Nenang, Selasa

30 Perajin PPU Dilatih Membuat Souvenir Amigurumi, Bidik Pasar Produk Khas Daerah

30 Perajin PPU Dilatih Membuat Souvenir Amigurumi, Bidik Pasar Produk Khas Daerah

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong lahirnya produk kerajinan khas daerah melalui pel

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer