PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tekanan fiskal setelah penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sesuai dengan nilai kurang salur yang diperhitungkan daerah.

Dari DBH periode 2023-2024 yang disebut mencapai lebih dari Rp 300 miliar, pemerintah pusat baru menyalurkan sekitar Rp 18,361 miliar kepada Pemkab PPU. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dana yang belum diterima sebelumnya telah diperhitungkan dalam struktur keuangan daerah.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, dirinya terkejut setelah mengetahui realisasi penyaluran DBH yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp18 miliar.

Menurutnya, nilai tersebut masih jauh dari dana yang menjadi hak daerah berdasarkan perhitungan kurang salur periode sebelumnya.

“Utang DBH tahun 2023-2024 kan mencapai Rp300 miliar lebih, yang disalurkan hanya Rp18 miliar. Bukan persoalan sedikitnya, ini tentu mengganggu proses pembangunan yang ada di PPU,” ujar Mudyat, Jumat (28/8/2026).

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nominal dana yang belum masuk. Pemkab PPU harus menyesuaikan kembali ruang fiskal daerah karena penerimaan DBH sebelumnya telah menjadi bagian dari asumsi pendapatan dalam APBD.

Mudyat mengatakan, apabila sisa kurang salur tersebut tidak segera direalisasikan, tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah akan semakin besar.

“Kalau angka itu tidak disalurkan, maka beban keuangan atau fiskal daerah kita akan semakin tertekan luar biasa,” katanya.

Kondisi itu berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program. Pemkab PPU harus melakukan penyesuaian prioritas belanja, terutama untuk memastikan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.

Sebelumnya, Mudyat juga menyebut dana sekitar Rp18 miliar yang telah disalurkan akan digunakan secara selektif, terutama untuk memenuhi belanja yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara untuk pembangunan fisik, pemerintah daerah akan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan yang tersedia.