PROKAL.co, PENAJAM – Keterbatasan anggaran daerah tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mendukung sektor pendidikan. Program bantuan Kartu Penajam Cerdas (KPC) dipastikan tetap berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di Benuo Taka.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa KPC menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk melengkapi pembiayaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik BOS Nasional (Bosnas) maupun BOS Daerah (Bosda).

“Program KPC dipastikan tetap berlanjut walau kondisi fiskal daerah sedang terbatas. Kami menaruh harapan besar pada bantuan ini agar fasilitas pendidikan anak-anak dapat terpenuhi,” tegas Mudyat, Senin (31/8/2026)

Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga keberlangsungan program agar siswa tetap memperoleh kesempatan belajar yang layak tanpa terbebani persoalan biaya.

“Harapannya, anak-anak di PPU dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata tanpa terkendala masalah finansial,” ucapnya.

Pencairan KPC Tunggu Penyelesaian Data Penerima

Meski program dipastikan berlanjut, proses pencairan bantuan KPC yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus masih membutuhkan penyelesaian sejumlah aspek administrasi.

Mudyat menjelaskan, pemutakhiran data penerima masih berlangsung untuk memastikan bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar berhak. Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya siswa penerima yang tidak memiliki orang tua atau wali yang dapat mendampingi proses pencairan.

Kondisi tersebut membutuhkan formulasi teknis yang sesuai ketentuan agar bantuan tetap dapat diterima tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun perbankan.

“Pendataan masih digenjot. Keterlambatan pencairan terjadi karena beberapa siswa penerima tidak memiliki orang tua atau wali. Karena regulasi melarang anak membuat rekening mandiri, kami menyusun skema legal yang aman agar bantuan bisa dicairkan tanpa menabrak aturan,” jelasnya.

Pemkab PPU kini mematangkan mekanisme penyaluran bagi siswa dengan kondisi khusus tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pencairan memiliki dasar yang jelas sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.