Tarif Sedot Tinja PPU Bakal Disesuaikan, Pemkab Siapkan Skema Zonasi Jarak

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan penyesuaian tarif retribusi layanan sedot tinja untuk mengatasi persoalan biaya operasional Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Skema tarif baru berbasis zonasi jarak tempuh kini tengah disusun agar layanan sanitasi dapat menjangkau seluruh kecamatan tanpa membebani keuangan daerah.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan tarif lama sebesar Rp 250 ribu per layanan dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan operasional. Perhitungan sebelumnya hanya mempertimbangkan jangkauan jarak pendek hingga kawasan Petung, belum memperhitungkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya perjalanan menuju wilayah yang lebih jauh.

“Kalau operasional harus melayani sampai ke Waru, Babulu, atau Sepaku, pengelola justru tekor. Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, perlu ada penyesuaian tarif agar layanan tidak merugi dan bisa mengimbangi biaya operasional,” tegas Hadi, Jumat (5/9/2026).

Persoalan biaya tersebut semakin menantang karena PPU saat ini hanya memiliki dua unit armada sedot tinja. Dari jumlah itu, satu unit siap beroperasi, sedangkan satu unit lainnya membutuhkan perawatan ekstra.

Keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan membuat pemerintah daerah perlu menyusun perhitungan tarif yang lebih proporsional. Salah satu opsi yang dikaji adalah sistem zonasi berdasarkan kilometer dari lokasi IPLT, sehingga biaya layanan dapat disesuaikan dengan jarak tempuh menuju lokasi pelanggan.

“Supaya armada yang ada bisa menjangkau seluruh kecamatan tanpa membuat anggaran daerah jebol, pemerintah kini menggodok skema perhitungan tarif baru berbasis sistem zonasi kilometer dari lokasi IPLT,” jelasnya.

Hadi menargetkan tim teknis menyelesaikan kalkulasi tarif baru dalam waktu lima hari. Setelah perhitungan rampung dan proses pengalihan kewenangan diselesaikan, dokumen tersebut akan diteruskan kepada Bagian Hukum Setda PPU untuk diproses dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Menurutnya, penyesuaian skema tarif dan pembenahan tata kelola diperlukan agar fasilitas pengolahan limbah yang telah dibangun dengan biaya besar dapat berfungsi secara optimal.