PPU Masih Menunggu Rp 320 Miliar Dana DBH, Pelunasan Pinjaman Andalkan Dana Reguler

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu penyaluran Rp 320 miliar dana Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KBDBH) dari pemerintah pusat. Dari total hak daerah yang mencapai Rp338 miliar, dana yang telah disalurkan baru sekitar Rp 18 miliar.

Belum jelasnya jadwal pencairan sisa dana tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur arus kas dan memenuhi kebutuhan belanja. Di tengah kondisi itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU mengandalkan pendapatan reguler untuk menyelesaikan sisa pinjaman jangka pendek daerah.

Kepala BKAD PPU Muhajir mengatakan, pembayaran pinjaman harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah. Pemerintah tidak bisa sekadar mengalokasikan dana untuk membayar kewajiban tanpa memperhitungkan kebutuhan belanja wajib yang harus dipenuhi pada periode yang sama.

“Jadi mengaturnya itu harus betul-betul melihat pemetaannya, berapa uang masuk, belanja yang di bulan ini apa yang prioritas. Tentu kategori wajib itu yang kita lihat, sudah pasti itu masuk hitunganlah,” ujar Muhajir, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pengelolaan arus kas menjadi penting agar kewajiban pembayaran pinjaman tetap dapat diselesaikan tanpa mengganggu belanja rutin pemerintahan. Karena itu, setiap penerimaan yang masuk harus diperhitungkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah.

Di sisi lain, besarnya dana KBDBH yang belum diterima membuat ruang fiskal PPU masih menghadapi tekanan. Muhajir menyebut, dari total Rp338 miliar hak daerah, pemerintah pusat baru menyalurkan sekitar Rp18 miliar. Artinya, masih terdapat sekitar Rp320 miliar yang belum terealisasi.

Ia menilai proporsi penyaluran tersebut masih sangat kecil. Padahal, dana kurang bayar itu merupakan hak pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk diselesaikan.

“Dari total KBDBH kita 338, disalurkan 18 miliar. Jadi masih ada 320. Proporsinya kecil betul yang disalurkan, tapi itu menjadi haknya daerah dan menjadi kewajibannya pusat. Sampai saat ini juga belum jelas kapan disalurkan, dan itu berlaku untuk semua daerah yang memiliki kurang salur,” jelasnya.

BKAD PPU, lanjut Muhajir, terus menempuh langkah administratif untuk mendorong penyelesaian kewajiban tersebut. Upaya dilakukan melalui penyampaian surat resmi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.