Utang PPU ke Bankaltimtara Tersisa Rp83 Miliar, BKAD Target Lunas Sebelum Tutup Tahun

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pelunasan pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) rampung sebelum 31 Desember 2026. Dari total pinjaman awal Rp 208 miliar beserta bunga, pemerintah daerah kini masih harus menyelesaikan sisa kewajiban sebesar Rp 83 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan, pembayaran yang telah direalisasikan sejak Juli hingga September mencapai Rp125 miliar. Progres tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk mengejar pelunasan seluruh kewajiban dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

“Alhamdulillah, ini sisa Rp83 miliar lagi dari total Rp208 miliar. Jadi sudah sangat lumayan progresnya,” jelas Muhajir, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, pelunasan pinjaman tersebut menjadi prioritas karena sifatnya merupakan utang jangka pendek yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Karena itu, BKAD berupaya memastikan sisa kewajiban dapat dibayar tepat waktu, meski pengaturannya tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

“Kita upayakan, karena ini pinjaman jangka pendek, mau tidak mau kita harus tuntaskan paling lambat di 31 Desember itu harus selesai. Insyaallah kami optimis itu bisa selesai,” katanya.

Muhajir menjelaskan, BKAD tidak menetapkan besaran cicilan dengan nominal tetap setiap bulan. Pembayaran dilakukan secara fleksibel berdasarkan ketersediaan kas, arus penerimaan daerah, serta kebutuhan belanja yang harus dipenuhi pada periode bersangkutan.

Skema tersebut diterapkan agar pembayaran pinjaman tetap berjalan tanpa mengabaikan belanja prioritas pemerintah daerah. BKAD terlebih dahulu memetakan kebutuhan pengeluaran bulanan, kemudian menyesuaikannya dengan dana yang tersedia.

“Jadi per bulan itu tidak kita tentukan, tetapi kita melihat likuiditas keuangan kita. Kita atur, kita lihat terkait belanja apa yang besar di bulan ini untuk kita bayarkan. Nah, itu menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Meski demikian, batas waktu pelunasan menjadi perhatian utama. Muhajir menegaskan, pinjaman jangka pendek tidak boleh melewati 31 Desember karena dapat menimbulkan persoalan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah.