PROKAL.co, PENAJAM – Persoalan administrasi kependudukan masih menjadi perhatian di kalangan pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Disdukcapil PPU meminta perusahaan perkebunan aktif menyerahkan data pekerjanya agar dokumen kependudukan dapat diverifikasi dan diperbarui.
Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan pelayanan administrasi kependudukan bagi pekerja sawit, terutama mereka yang tinggal di kawasan perkebunan dan jauh dari pusat pelayanan.
Hal itu dibahas dalam Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten PPU yang digelar secara daring melalui Zoom, Kamis (24/9/2026).
Kepala Disdukcapil PPU Waluyo mengatakan, pekerja sawit yang telah menetap di PPU tetapi masih menggunakan dokumen kependudukan dari daerah asal dapat mengurus perpindahan administrasi kependudukan.
Sementara bagi pekerja yang belum berencana pindah dari daerah asal, Disdukcapil dapat melakukan pendataan sebagai penduduk nonpermanen sesuai ketentuan.
“Pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil PPU tidak dipungut biaya. Kami siap membantu dan memfasilitasi masyarakat, termasuk pekerja sawit yang ingin melakukan proses pindah datang dan menjadi penduduk Kabupaten PPU,” jelas Waluyo.
Menurutnya, pendataan menjadi penting karena pekerja perkebunan bersama keluarganya tetap membutuhkan dokumen kependudukan yang lengkap, meskipun sebagian tinggal di kawasan perkebunan yang relatif jauh dari pusat pelayanan.
Dokumen yang perlu dipastikan tersedia antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), KTP-el bagi warga berusia 17 tahun atau lebih, serta Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di bawah usia 17 tahun.
Dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran dan dokumen perkawinan juga perlu dipastikan sesuai dengan kondisi terkini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
