Belajar dari Sengketa Hak Cipta, PPU Pastikan “Ise Kabar Taka” Legal Sebelum Digunakan

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi memiliki identitas audio baru. Jingle “Ise Kabar Taka” karya Muhammad Ismail ditetapkan sebagai jingle sekaligus identitas audio resmi Benuo Taka, sebutan bagi Kabupaten PPU.

Penetapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya memperkuat citra PPU sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga menjadi langkah pemerintah daerah untuk memastikan identitas audio daerah memiliki dasar hukum yang jelas.

Kepala Bidang Inovasi Teknologi dan Pengkajian Peraturan Bapelitbang PPU, Anita Megawati, mengatakan gagasan pembuatan jingle berawal dari keinginan kepala daerah pada 2025 agar PPU memiliki karya yang dapat menjadi identitas daerah sebagai Gerbang Nusantara.

Awalnya, pemerintah daerah sempat mempertimbangkan pembuatan hymne atau mars PPU. Namun, proses penyusunan karya tersebut dinilai membutuhkan waktu lebih panjang karena harus dilengkapi partitur dan notasi musik.

“Setelah saya koordinasikan kepada Dewan Kesenian Daerah (DKD) dan orang-orang yang berkompeten, ternyata untuk Hymne atau Mars itu agak lama prosesnya, karena partitur atau not-notnya harus disusun dan tidak bisa digarap sebulan dua bulan, apalagi itu dilaksanakan di akhir tahun 2025. Akhirnya kita putuskan bikin jingle yang mengandung unsur bahasa Paser,” jelas Anita saat ditemui, Rabu (30/9/2026).

Penjaringan karya kemudian dibuka melalui media massa selama dua bulan. Dari proses tersebut, terkumpul sembilan karya yang kemudian diseleksi oleh tim yang melibatkan Dewan Kesenian Daerah, Lembaga Adat Paser serta guru seni lokal asal PPU.

Hasilnya, “Ise Kabar Taka” ditetapkan sebagai juara pertama dan selanjutnya diproses untuk menjadi identitas audio resmi pemerintah daerah.

Pengalaman sebelumnya membuat aspek legalitas menjadi perhatian utama. Pemkab PPU tidak ingin penggunaan karya daerah kembali menimbulkan persoalan hak cipta di kemudian hari.

Anita mengungkapkan, lagu daerah yang sebelumnya digunakan pemerintah daerah sempat menghadapi persoalan hak cipta hingga muncul tuntutan kompensasi material dari ahli waris pencipta yang telah meninggal dunia.