Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fasilitas Disabilitas Jadi Sorotan di Tengah Fiskal PPU yang Terbatas

W
Penulis: Wawan❯

 


Advertisement

Kebutuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan perkantoran pemerintah menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kebutuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan perkantoran pemerintah menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

PROKAL.co, PENAJAM- Kebutuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan perkantoran pemerintah menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, terutama dalam proses asistensi anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala BKAD PPU Muhajir mengatakan, forum yang digelar di ruang rapat BKAD pada Selasa (29/9/2026) itu menjadi ruang untuk menghimpun saran dan masukan dari SKPD, termasuk mengevaluasi kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

Advertisement

Menurutnya, masukan dari perangkat daerah diperlukan agar pelayanan BKAD dapat terus diperbaiki dan mampu menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan.

“Kami akui apa yang sudah dilakukan saat ini belum tentu bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, termasuk rekan-rekan SKPD. Oleh karenanya, kami membutuhkan saran dan masukan agar bisa melakukan penyempurnaan terhadap berbagai kekurangannya,” kata Muhajir.

Dalam diskusi tersebut, kebutuhan alokasi anggaran dan fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian utama. Pemkab PPU menilai kebutuhan kelompok disabilitas, termasuk fasilitas penunjang di perkantoran, perlu dipetakan lebih mendalam agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Advertisement

Muhajir menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyebut usulan terkait fasilitas perkantoran akan dibahas lebih lanjut bersama SKPD, khususnya ketika proses asistensi anggaran dilakukan.

“Ini tentu perlu kita respon dan dukung. Usulan-usulan terkait fasilitas di kantor sangat perlu kita tindak lanjuti, dan akan kami diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman SKPD saat melakukan asistensi,” ujarnya.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan fiskal. Kondisi tersebut memunculkan beragam pandangan dari SKPD mengenai kecukupan alokasi anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan masing-masing.

Muhajir menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai dinamika yang wajar. BKAD, kata dia, harus memastikan setiap belanja direncanakan secara cermat agar kebutuhan pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

IPA Lawe-Lawe Kembali Beroperasi, Pelayanan Air Bersih PPU Diharapkan Normal

IPA Lawe-Lawe Kembali Beroperasi, Pelayanan Air Bersih PPU Diharapkan Normal

Kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 200 liter pe

Dukung PPU Raih Adipura, RSUD Ratu Aji Putri Botung Perkuat Pengelolaan Lingkungan

Dukung PPU Raih Adipura, RSUD Ratu Aji Putri Botung Perkuat Pengelolaan Lingkungan

RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Up

Mudyat Noor Buka Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026, Ajak Generasi Muda Jaga Tradisi

Mudyat Noor Buka Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026, Ajak Generasi Muda Jaga Tradisi

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, secara resmi membuka Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026 di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer