PROKAL.co, PENAJAM – Pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih terbentur keterbatasan fiskal daerah. Di tengah kebutuhan menghadirkan layanan terpadu dalam satu tempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU menyiapkan opsi pemanfaatan gedung eks Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) sebagai solusi jangka pendek dengan estimasi anggaran sekitar Rp 5 miliar.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan gedung baru dari nol yang diperkirakan mencapai Rp30 miliar, mengacu pada anggaran daerah lain. Opsi renovasi dinilai dapat menjadi jalan tengah agar pelayanan publik terpadu secara fisik bisa segera diwujudkan tanpa membebani keuangan daerah terlalu besar.
Kepala DPMPTSP PPU Amrullah mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah mengantongi penetapan lokasi (penlok) pembangunan MPP jangka panjang di Jalur Dua Kelurahan Nipah-nipah, tepatnya di samping Masjid Agung Al-Ikhlas atau Islamic Center PPU.
Namun, penetapan lokasi tersebut belum otomatis membuat pembangunan dapat dimulai. Masih ada tahapan kajian urgensi dan pengajuan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), selain persoalan kemampuan anggaran daerah.
“Pengesahan lokasi sudah ada. Tahap berikutnya kita menyusun kajian urgensi untuk mengajukan surat permohonan ke KemenPAN-RB dalam pelaksanaan MPP,” kata Amrullah saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2026).
Sebagai alternatif, DPMPTSP mempertimbangkan pemanfaatan gedung eks Disdikpora PPU yang berada di samping SMA 8 PPU. Estimasi anggaran sekitar Rp5 miliar tersebut terdiri atas Rp3 miliar untuk renovasi interior dan Rp2 miliar untuk penataan tampilan luar bangunan.
Skema ini dinilai lebih realistis di tengah keterbatasan fiskal, sembari pemerintah daerah mematangkan rencana pembangunan gedung MPP definitif. Kehadiran MPP diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, hingga perizinan, tanpa harus mendatangi kantor instansi berbeda.
Selain opsi gedung eks Disdikpora, Amrullah mengungkapkan adanya arahan Bupati PPU untuk mengkaji kemungkinan pemindahan titik lokasi MPP ke kawasan dekat rumah jabatan (rujab) bupati. Gagasan tersebut diharapkan dapat ikut menghidupkan aktivitas masyarakat di kawasan itu.
Meski demikian, opsi tersebut belum menjadi keputusan final. Rencana itu masih perlu dikaji, termasuk kaitannya dengan rencana pembangunan kantor terintegrasi empat lantai di lokasi yang sama.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
