PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengelolaan kas daerah di tengah keterbatasan fiskal. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU memastikan pembayaran hak-hak dasar pegawai dan masyarakat tetap menjadi prioritas, sementara kewajiban pinjaman daerah dikejar agar dapat dilunasi sebelum tutup tahun 2026.

Kepala BKAD PPU Muhajir melalui Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD), Hengki Nur Triwijaya, mengatakan setiap rencana penggunaan anggaran harus dihitung secara cermat agar ketersediaan dana tetap terjaga hingga akhir tahun.

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (29/9/2026).

Menurut Hengki, salah satu fungsi Kuasa BUD adalah memastikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Proses tersebut kemudian berlanjut pada penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, BKAD PPU memastikan belanja yang menyangkut hak dasar tetap diamankan.

“Alhamdulillah, pembayaran gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selalu rutin dan on time kita bayarkan, karena pengelolaan manajemen kas kita handle semaksimal mungkin,” kata Hengki saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Tidak hanya gaji ASN dan TPP, pembayaran yang diprioritaskan juga mencakup gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, gaji kepala desa dan perangkat desa, hingga insentif petugas keagamaan, fardu kifayah serta ketua RT di wilayah PPU.

Sementara untuk kegiatan pembangunan fisik, BKAD mengingatkan seluruh SKPD agar tidak mengasumsikan pembayaran uang muka dapat dilakukan secara otomatis.

“Untuk kegiatan fisik ditegaskan tidak ada jaminan pembayaran uang muka, kecuali untuk kegiatan yang bersifat irmak,” ujarnya.

SKPD juga diminta lebih selektif dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang secara waktu sudah tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun disarankan untuk ditunda.