Pasca Penertiban Bukit Tengkorak, PPU dan Otorita IKN Perkuat Pengawasan Kawasan Konservasi

PROKAL.co, PENAJAM – Penertiban aktivitas ilegal di Bukit Tengkorak, kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan siap mendukung langkah bersama untuk menjaga kawasan konservasi tersebut.
Koordinasi dilakukan dalam Rapat Tindak Lanjut Penertiban di Bukit Tengkorak yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 5 Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (1/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab PPU diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro. Pertemuan dipimpin Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta instansi terkait.
Rapat menjadi tindak lanjut atas penertiban yang sebelumnya dilakukan Tim Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di Wilayah IKN Tahun 2026.
Pembahasan diarahkan untuk menyatukan langkah setelah kegiatan penertiban, terutama terkait penanganan kawasan Bukit Tengkorak yang berada di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto.
Hadi Saputro mengatakan, Pemkab PPU mendukung langkah penertiban dan penanganan aktivitas ilegal di kawasan tersebut. Namun, menurutnya, tindak lanjut di lapangan membutuhkan keterlibatan seluruh instansi yang memiliki kewenangan.
“Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara siap mendukung langkah-langkah yang telah disepakati bersama. Yang terpenting adalah adanya koordinasi dan kesamaan langkah antarinstansi, sehingga penanganan kawasan ini dapat dilakukan secara terarah, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Hadi.
Menurut Hadi, koordinasi diperlukan agar penanganan pascapenertiban tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Kabupaten PPU, Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, aparat penegak hukum serta instansi teknis terkait perlu memiliki pemahaman dan langkah yang sejalan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap kawasan setelah dilakukan penertiban. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan fungsi kawasan konservasi tetap terjaga dan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan dapat ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan masing-masing.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




