DPMD PPU Evaluasi Penggunaan ADD, Pembangunan di Dua Desa Penajam Dipantau

PROKAL.co, PENAJAM – Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU turun langsung untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala pembangunan di tingkat desa.

Monitoring dan evaluasi tersebut menyasar Desa Bukit Subur dan Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Senin (5/10/2026).

Kepala DPMD PPU Tita Deritayati mengatakan, pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang telah direncanakan pemerintah desa. Evaluasi juga mencakup kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan serta ketentuan pemanfaatan anggaran.

“Monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari pembinaan kepada pemerintah desa. Kami ingin mengetahui sejauh mana progres dan capaian program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk kesesuaian pemanfaatan anggarannya,” jelas Tita.

Dalam kegiatan tersebut, DPMD PPU menggandeng sejumlah unsur terkait, yakni DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Bagian Hukum. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung proses evaluasi, terutama dalam mengidentifikasi persoalan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan desa.

Menurut Tita, kunjungan langsung memungkinkan tim memperoleh gambaran lebih objektif mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan dapat menjadi bahan pembinaan dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

“Kalau ada kendala dalam pelaksanaan, tentunya akan kami identifikasi dan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Harapannya, setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi serta langkah perbaikan. DPMD PPU berharap proses tersebut dapat membantu pemerintah desa mengatasi kendala yang muncul sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan.

Pembinaan juga diarahkan agar pemerintah desa semakin tertib dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Aspek administrasi perlu berjalan seiring dengan pencapaian hasil pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.