Tak Hadiri Paripurna Tanpa Alasan, Sejumlah Kepala SKPD PPU Bakal Ditegur

PROKAL.co, PENAJAM – Ketidakhadiran sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang Pertama DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Pejabat yang tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi dipastikan akan mendapat evaluasi dan berpotensi dikenai sanksi.

Rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, Rabu (30/9/2026).

Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD sebelumnya disorot langsung Ketua DPRD PPU Raup Muin kepada Bupati PPU Mudyat Noor dalam forum resmi tersebut.

Sekretaris Daerah PPU Tohar kemudian memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Ia mengatakan, dirinya telah mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar menghadiri rapat paripurna, kecuali memiliki tugas yang memang tidak dapat ditinggalkan.

Tohar bahkan mengaku telah menyampaikan pengingat sejak dini hari sebelum rapat berlangsung.

“Nah begini, jadi saya sebagai perpanjangan tangan dari bupati PPU, unsur staf yang punya fungsi pengkoordinasian, saya sudah mengingatkan teman-teman itu di jam 05.51 dini hari. Tolong untuk kegiatan paripurna ini mendapat atensi bagi teman-teman pimpinan SKPD yang tidak memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan pada saatnya,” ujar Tohar usai rapat paripurna.

Dari penelusuran pihak sekretariat, hanya empat pejabat yang menyampaikan konfirmasi resmi terkait ketidakhadiran mereka. Keempatnya memiliki alasan tugas maupun kepentingan yang dinilai tidak dapat ditinggalkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, misalnya, harus turun langsung ke lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kemudian Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PPU sedang berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait penanganan perkara segmen 6A yang merupakan proyek strategis nasional.