Jembatan Sungai Riko Butuh Rp 1,2 Triliun, PPU Perkuat Usulan ke Pemerintah Pusat

PROKAL.co, Penajam – Pembangunan Jembatan Sungai Riko di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Untuk merealisasikan proyek strategis tersebut, Pemkab PPU tak hanya berharap pada pemerintah provinsi, tetapi juga berupaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Ade Embongbulan mengatakan, pihaknya terus meningkatkan intensitas pengusulan proyek jembatan tersebut kepada sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Salah satu jalur yang sedang diupayakan adalah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

“Salah satunya yang lagi kami upayakan untuk masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra),” ujar Ade saat dikonfirmasi, Kamis (24/9/2026).

Menurut Ade, meskipun pembangunan jembatan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena melintasi wilayah perairan, Pemkab PPU tetap berupaya mencari alternatif agar proyek itu dapat segera direalisasikan. Jika pembangunan belum terlaksana melalui pemerintah provinsi, PPU akan mendorong agar perencanaan dan pembiayaannya mendapat dukungan pemerintah pusat.

Namun, upaya tersebut tetap membutuhkan penguatan dari Pemprov Kaltim agar pengajuan ke tingkat nasional memiliki dasar dan dukungan yang memadai.

Ade menilai, keberadaan Jembatan Sungai Riko memiliki nilai strategis bagi perkembangan wilayah PPU. Selain memangkas waktu dan jarak tempuh, jembatan itu diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang yang berdampak pada aktivitas ekonomi daerah.

“Bayangkan bagi arus barang dan manusia tentunya. Ketika ada pemangkasan waktu dan jarak tempuh, hal itu berbuah manis bagi pembangunan di PPU dengan harapan tingkat hunian akan lebih baik,” terangnya.

Rencana pembangunan jembatan tersebut juga dinilai sejalan dengan arah pengembangan kawasan dalam perencanaan tingkat nasional. Di antaranya Rencana Tata Ruang Nasional Kawasan Strategis Nasional (RTRN-KSN) Nusamba serta Tri City Development Plan (TCDP) yang disusun Bappenas bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kedua perencanaan tersebut menempatkan PPU sebagai kawasan permukiman yang diarahkan untuk berkembang melalui sektor pertanian dalam arti luas, pendidikan, ekowisata, hingga konsep smart city. Posisi itu sekaligus memperkuat peran PPU sebagai daerah penyangga dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).