Pokdakan hingga KUB Nelayan di PPU Harus Penuhi Administrasi, Kartu Kusuka Jadi Perhatian

PROKAL.co, PENAJAM – Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang ingin membentuk kelompok usaha perlu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Prosesnya juga harus melibatkan penyuluh perikanan untuk memastikan pembentukan kelompok sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas usaha anggotanya.

Ketentuan tersebut berlaku bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklasar), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), maupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan jumlah anggota menjadi salah satu persyaratan utama dalam pembentukan kelompok. Setiap kelompok setidaknya harus memiliki 10 orang anggota yang mempunyai tujuan serta kepentingan bersama di bidang perikanan.

“Adapun syarat utama dalam mendirikan atau membentuk kelompok tersebut minimal 10 orang,” kata Andi Trasodiharto, yang akrab disapa Andi Traso, Jumat (9/10/2026).

Ia mencontohkan, pembentukan Poklasar tidak cukup hanya dengan mengumpulkan anggota. Kelompok juga harus menyiapkan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses administrasi dan pengukuhan.

Persyaratan tersebut antara lain proposal permohonan, berita acara pembentukan kelompok, serta bukti adanya kegiatan pengolahan ikan. Selain itu, diperlukan fotokopi KTP pengurus dan anggota sesuai ketentuan domisili, Nomor Induk Berusaha (NIB) kelompok, serta pengukuhan dari pemerintah desa atau kelurahan.

Dokumen lain yang perlu disiapkan meliputi NPWP kelompok atau akta notaris, serta spanduk atau papan nama kelompok.

Namun, Andi menegaskan, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha adalah kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka). “Terpenting, memiliki Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka), baik secara perorangan atau korporasi,” tegasnya.

Kartu Kusuka merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain menjadi identitas, kartu tersebut berfungsi sebagai basis data nasional dan membantu pelaku usaha mengakses berbagai program pemerintah.