
PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merampungkan penyusunan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembentukan 10 desa persiapan tahap pertama. Regulasi tersebut kini memasuki tahap harmonisasi bersama Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, mengatakan proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan rancangan regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Penyusunan rancangan Perbup untuk 10 desa persiapan tahap pertama telah kami rampungkan. Saat ini, prosesnya berlanjut ke tahap harmonisasi bersama Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan rancangan regulasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Dari 10 desa yang diusulkan, delapan desa berada di Kecamatan Babulu, sedangkan dua desa lainnya berada di Kecamatan Waru.
Tita menjelaskan, proses penataan desa harus dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan kelengkapan administrasi dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap tahapan perlu dikawal agar berjalan sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah.
Menurutnya, penataan desa bukan sekadar membentuk wilayah administrasi baru, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai prosedur. Kami ingin proses penataan desa ini berjalan tertib, sehingga nantinya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, usulan desa pemekaran lainnya yang belum masuk tahap pertama masih menunggu kajian ulang. Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan proses pengusulan sebagai desa persiapan.
DPMD PPU akan terus mengawal proses penataan desa, termasuk memastikan kelengkapan dokumen dan hasil kajian menjadi dasar dalam setiap tahapan pembentukan desa persiapan.
Melalui proses penataan yang terencana dan sesuai regulasi, Pemkab PPU berharap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat meningkat, jangkauan pelayanan publik semakin luas, dan pemerataan pembangunan di wilayah PPU dapat terus didorong. (bs/adv)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




