Sejumlah SKPD PPU Terancam Turun Grade, Pemkab Ajukan Pertimbangan Beban Kerja

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mengevaluasi tipologi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusul hasil penghitungan skor kelembagaan yang mengindikasikan adanya penurunan grade dari A menjadi B.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil analisis skor, evaluasi kelembagaan, serta perkembangan beban kerja masing-masing SKPD.

“Penurunan terjadi karena beberapa indikator dan variabel khusus, dalam ketentuan regulasi tidak terpenuhi atau bukti pendukungnya bersifat kaku (rigid),” kata Iwan, Rabu (14/10/2026).

Meski demikian, Iwan menegaskan, hasil penghitungan tersebut tidak serta-merta membuat penurunan tipologi langsung berlaku. Pemerintah daerah masih dapat menyampaikan pertimbangan berdasarkan beban kerja aktual dan kondisi terkini untuk memperjuangkan status kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah pekerjaan strategis yang dijalankan SKPD, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam variabel penghitungan skor berdasarkan regulasi tersebut.

Ia mencontohkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU. Kedua perangkat daerah tersebut dinilai memiliki beban kerja yang tinggi, sementara sejumlah aspek tugasnya belum tercermin secara memadai dalam perhitungan tipologi.

“Oleh karena itu, penguatan penjelasan mengenai beban kelembagaan dan peran strategis, termasuk sebagai daerah penyangga atau gerbang IKN, menjadi dasar pertimbangan penting,” ujarnya.

Pemkab PPU berharap penjelasan mengenai kondisi faktual di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan kelembagaan. Dengan demikian, struktur organisasi yang ditetapkan nantinya tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik dan kompleksitas tugas masing-masing perangkat daerah.

Di luar evaluasi tipologi SKPD, Pemkab PPU juga memproses usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) di bawah Dinas Perikanan PPU.