Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejumlah SKPD PPU Terancam Turun Grade, Pemkab Ajukan Pertimbangan Beban Kerja

W
Penulis: Wawan❯
Iwan Darmawan
Iwan Darmawan

Advertisement

 

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mengevaluasi tipologi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusul hasil penghitungan skor kelembagaan yang mengindikasikan adanya penurunan grade dari A menjadi B.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil analisis skor, evaluasi kelembagaan, serta perkembangan beban kerja masing-masing SKPD.

Advertisement

“Penurunan terjadi karena beberapa indikator dan variabel khusus, dalam ketentuan regulasi tidak terpenuhi atau bukti pendukungnya bersifat kaku (rigid),” kata Iwan, Rabu (14/10/2026).

Meski demikian, Iwan menegaskan, hasil penghitungan tersebut tidak serta-merta membuat penurunan tipologi langsung berlaku. Pemerintah daerah masih dapat menyampaikan pertimbangan berdasarkan beban kerja aktual dan kondisi terkini untuk memperjuangkan status kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah pekerjaan strategis yang dijalankan SKPD, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam variabel penghitungan skor berdasarkan regulasi tersebut.

Advertisement

Ia mencontohkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU. Kedua perangkat daerah tersebut dinilai memiliki beban kerja yang tinggi, sementara sejumlah aspek tugasnya belum tercermin secara memadai dalam perhitungan tipologi.

“Oleh karena itu, penguatan penjelasan mengenai beban kelembagaan dan peran strategis, termasuk sebagai daerah penyangga atau gerbang IKN, menjadi dasar pertimbangan penting,” ujarnya.

Pemkab PPU berharap penjelasan mengenai kondisi faktual di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan kelembagaan. Dengan demikian, struktur organisasi yang ditetapkan nantinya tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik dan kompleksitas tugas masing-masing perangkat daerah.

Di luar evaluasi tipologi SKPD, Pemkab PPU juga memproses usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) di bawah Dinas Perikanan PPU.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wabup Abdul Waris Dorong Kerja Sama Pangan Antar Daerah untuk Jaga Harga di PPU

Wabup Abdul Waris Dorong Kerja Sama Pangan Antar Daerah untuk Jaga Harga di PPU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperluas kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga

Rotan hingga Lidi Sawit Jadi Potensi Kerajinan Unggulan di PPU

Rotan hingga Lidi Sawit Jadi Potensi Kerajinan Unggulan di PPU

Potensi kerajinan berbahan baku lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus didorong agar memiliki nilai jual dan daya saing lebih ti

Tak Bawa Identitas, Warga Telantar di PPU Bisa Ditelusuri Lewat Sistem Biometrik

Tak Bawa Identitas, Warga Telantar di PPU Bisa Ditelusuri Lewat Sistem Biometrik

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat 43 laporan penanganan warga telantar sepanjang 2026. Aduan tersebut meli

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer