PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperbarui standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) perizinan. Dari hasil kaji ulang, jumlah dokumen yang semula 81 bertambah menjadi 90 untuk menyesuaikan regulasi terbaru sekaligus mendukung digitalisasi pelayanan publik.

Penyesuaian tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar secara daring pada Rabu (14/10/2026). Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait, termasuk mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Sekretaris DPMPTSP PPU Rahmaniah, mewakili Kepala DPMPTSP PPU Amrullah, menjelaskan, pembaruan SP dan SOP merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP PPU.

Selain itu, penyesuaian dilakukan untuk mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Penerapan tanda tangan elektronik (TTE) dalam pengembangan aplikasi Sistem Perizinan Nusantara (SiPESAN) juga menjadi salah satu faktor perubahan.

“Sebelum dilakukan review, DPMPTSP PPU mencatat ada 81 SP dan SOP perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha, maupun non-perizinan. Setelah melalui kaji ulang, jumlahnya bertambah menjadi 90 SP dan SOP, dengan rincian 14 tidak berubah dan 76 mengalami perubahan, terutama pada aspek dasar hukum,” kata Rahmaniah saat memimpin jalannya FKP.

Ia memerinci, jumlah SP dan SOP untuk perizinan berusaha berbasis risiko yang ditinjau meningkat dari 26 menjadi 34 dokumen. Seluruhnya mengalami penyesuaian dasar hukum sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025.

Sementara itu, dari 55 layanan perizinan non-berusaha, sebanyak 14 layanan tidak mengalami perubahan, sedangkan 41 lainnya disesuaikan. Untuk kategori non-perizinan melalui aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), DPMPTSP PPU juga menyusun satu SP atau SOP baru untuk layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Rahmaniah menjelaskan, penyusunan dan penyesuaian tersebut telah melewati tahap evaluasi serta penyusunan rancangan. Saat ini, proses memasuki tahap ketiga, yakni konsultasi publik, untuk menghimpun masukan sebelum dokumen disempurnakan dan ditetapkan.

“Saat ini, proses berada pada tahap ketiga, yakni konsultasi publik untuk menjaring masukan sebelum dilakukan penyempurnaan akhir, perancangan peraturan, penetapan peraturan SOP, hingga publikasi,” ujarnya.

Penyesuaian juga menyentuh sejumlah sektor pelayanan. Pada sektor pendidikan, dari empat layanan yang ditinjau, tiga mengalami perubahan dan satu tetap. Sementara di sektor kesehatan, hampir seluruh layanan mengalami penyesuaian seiring penerapan TTE melalui aplikasi SiPESAN. Dari total 33 layanan di sektor tersebut, empat di antaranya merupakan layanan baru.