PROKAL.co, PENAJAM – Desa Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terpilih mewakili daerah dalam program perluasan percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2026.

Penetapan ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, terutama dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, mengatakan sebelumnya pemerintah kabupaten mengusulkan tiga desa sebagai calon percontohan, yakni Desa Rintik dan Desa Babulu Darat di Kecamatan Babulu, serta Desa Wonosari di Kecamatan Sepaku.

Dari ketiga desa tersebut, Desa Rintik ditetapkan sebagai perwakilan PPU untuk mengikuti tahapan program di tingkat provinsi.

Menurut Tita, keikutsertaan Desa Rintik diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui program ini, kami berharap pemerintah desa semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, program Desa Antikorupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan membangun kesadaran aparatur desa agar menjadikan integritas sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Dalam proses persiapan, Desa Rintik telah menjalani observasi lapangan yang melibatkan DPMD, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Inspektorat Kabupaten PPU.

Selain itu, monitoring dan evaluasi (monev) secara daring juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam tahapan tersebut, di antaranya keterbukaan informasi publik, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, kualitas pelayanan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.