PROKAL.co, PENAJAM – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi hingga Juli 2026, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diproyeksikan mengalami kekurangan kuota Bio Solar dan Pertalite sebelum akhir tahun.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab PPU meminta penambahan pasokan sekaligus memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dalam evaluasi bersama PT Pertamina Patra Niaga pada Kamis (15/10/2026), pemerintah daerah juga menyoroti dugaan praktik pengetapan BBM yang berpotensi mengganggu pasokan bagi masyarakat, petani, dan nelayan.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Hadi Saputro, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Krisna Aditama. Sejumlah SKPD teknis turut dilibatkan, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan.

Krisna menjelaskan, hasil perhitungan Bagian Perekonomian dan SDA menunjukkan kondisi kuota BBM di SPBU Nipah-Nipah cukup mengkhawatirkan. Per Juli 2026, sisa kuota Bio Solar untuk periode Agustus hingga September tercatat 511 kiloliter (KL), sementara konsumsi rata-rata bulanan mencapai sekitar 502 KL.

Dengan tingkat konsumsi tersebut, sisa kuota dinilai berisiko tidak mampu menopang kebutuhan hingga akhir tahun, terutama saat terjadi peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Artinya, jika 511 kiloliter itu hanya cukup sampai Agustus, maka pada Oktober stok Bio Solar di sana bisa kosong. Prognosa kebutuhan hingga akhir tahun 2026 khusus di SPBU Nipah-Nipah kita hitung kasar mencapai sekitar 6.021 kiloliter untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi Natal dan Tahun Baru,” kata Krisna.

Ancaman kekurangan juga membayangi SPBU Babulu. Dari kuota awal Bio Solar sebesar 2.085 KL, sebanyak 1.272 KL telah digunakan hingga Juli 2026. Dengan demikian, tersisa 813 KL untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, SPBU Babulu berpotensi mengalami kekurangan Bio Solar sebesar 2.181 KL hingga Desember.

Sementara untuk Pertalite, proyeksi defisit di SPBU Nipah-Nipah mencapai 10.906 KL dan di SPBU Babulu sebesar 5.810 KL hingga akhir tahun.

Pengetap Disorot, Pengawasan SPBU Diperketat

Selain tingginya konsumsi, dugaan praktik pengetapan atau pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal turut menjadi perhatian Pemkab PPU. Praktik tersebut disinyalir mempercepat habisnya kuota, terutama di wilayah Babulu, sehingga berpotensi mengurangi akses petani dan nelayan terhadap BBM yang menjadi penunjang aktivitas mereka.

Krisna menyebut, pengetap diduga mengambil jatah BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat umum maupun alat dan mesin pertanian (alsintan). Padahal, alokasi untuk alsintan ditujukan kepada penerima manfaat yang telah terdaftar melalui barcode.