PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersiap mengoptimalkan aset videotron di sejumlah titik strategis sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai 2027, fasilitas milik pemerintah daerah tersebut ditargetkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dengan skema retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi upaya Pemkab PPU meningkatkan nilai ekonomi aset daerah. Selama ini, videotron dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi publik, publikasi program pemerintah, dan imbauan kepada masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan, dasar hukum pemungutan retribusi pemanfaatan aset tersebut telah tersedia melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Dasarnya sudah ada di Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tinggal disosialisasikan kepada para stakeholder, termasuk mengatur secara terperinci mekanisme pemakaian aset daerah beserta besaran retribusinya,” ujar Tur, Kamis (15/10/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan videotron milik Pemkab PPU akan dibedakan berdasarkan peruntukannya. Untuk kepentingan pemerintahan, fasilitas tersebut tetap dapat digunakan tanpa biaya, terutama untuk publikasi program, penyampaian imbauan publik, serta informasi resmi pemerintah.

Sementara itu, penggunaan oleh pihak swasta maupun perorangan untuk kepentingan komersial direncanakan dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai ketentuan dalam perda.

“Sedang, pihak swasta dan perorangan rencananya akan dikenakan skema tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku,” jelasnya.

Saat ini, videotron telah tersedia di sejumlah kawasan strategis yang menjadi jalur aktivitas masyarakat. Lokasinya antara lain di Kecamatan Waru, Kecamatan Petung, kawasan depan Stadion Panglima Sentik, serta di depan Kantor Pemkab PPU.

Meski perangkat pendukung dan dasar hukum telah tersedia, penerapan skema pemanfaatan komersial belum dapat dilakukan pada tahun ini. Pemkab PPU masih mematangkan sosialisasi kepada calon pengguna serta menyusun petunjuk teknis (juknis), termasuk mekanisme penggunaan dan penetapan tarif.

“Penerapan secara penuh ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027,” kata Tur.