Karhutla Menguji Fisik Petugas, BPBD PPU Siapkan Tambahan Anggaran Operasional

PROKAL.co, PENAJAM – Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU terus mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan pencairan BTT dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penanganan bencana di lapangan, sekaligus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Pada tahap awal, BPBD PPU menerima alokasi BTT sebesar Rp 107 juta yang telah terserap seluruhnya. Seiring meningkatnya kejadian karhutla dan kebutuhan penanganan krisis air bersih, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran melalui tahap berikutnya.

“Pengajuan BTT terbaru kami sebesar Rp 350 juta. Jumat pekan lalu baru cair separuh atau Rp175 juta. Anggaran ini langsung digunakan untuk merembes atau membayar tagihan operasional tiga minggu sebelumnya, seperti bahan bakar minyak (BBM), makanan dan minuman (mamin) petugas lapangan, hingga perbaikan peralatan,” ujar Nurlaila, yang akrab disapa Lala, Senin (19/10/2026).

Ia memastikan BPBD PPU akan kembali mengajukan tambahan BTT apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan dukungan anggaran hingga akhir tahun.

273 Kejadian Karhutla, 642 Hektare Terdampak

Berdasarkan rekapitulasi BPBD PPU periode Januari hingga 17 Oktober 2026, tercatat sebanyak 273 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 642 hektare.

Intensitas kebakaran mulai meningkat sejak Juli, kemudian mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Memasuki Oktober, kondisi cuaca yang dinilai semakin ekstrem membuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan petugas tetap diperlukan.

“Peningkatan intensitas karhutla mulai terjadi sejak Juli, kemudian mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Memasuki Oktober, kondisi cuaca dinilai cenderung lebih ekstrem dan memerlukan kewaspadaan tinggi,” ujarnya.

Besarnya jumlah kejadian tersebut membuat kebutuhan operasional penanganan bencana terus meningkat. Selain bahan bakar dan konsumsi petugas, anggaran juga dibutuhkan untuk menjaga peralatan agar tetap siap digunakan dalam operasi pemadaman.