Asap Karhutla Ancam Kesehatan Siswa, Sekkab PPU Minta Sekolah Mengacu Data Kualitas Udara

PROKAL.co, PENAJAM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu kerugian ekonomi dan mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah pun meminta hasil pemantauan kualitas udara menjadi dasar penentuan kebijakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, mengatakan dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat, terutama akibat rusaknya komoditas perkebunan warga serta penurunan kualitas udara yang dipicu asap kebakaran.

“Terutama kerugian ekonomi akibat rusaknya berbagai komoditas lahan perkebunan warga,” kata Tohar, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan kualitas udara secara intensif setiap pagi dan sore. Hasil pengukuran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU dalam menentukan metode pembelajaran yang aman bagi siswa.

Tohar meminta Disdikpora mempertimbangkan kondisi kualitas udara sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka atau dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Saya minta Disdikpora menjadikan data pengawasan kualitas udara ini sebagai referensi, apakah pembelajaran akan dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring atau tetap tatap muka dengan kewajiban menggunakan masker,” jelasnya.

Kasus ISPA Ikut Menjadi Perhatian

Dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Tohar mengonfirmasi adanya laporan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU.

Perkembangan dampak kesehatan tersebut turut dipantau secara berjenjang hingga ke Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah terus mencermati situasi agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, Pemkab PPU masih mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional personel pemadam kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).