Tohar Tegaskan Tak Ada Lagi Hambatan Birokrasi dalam Penanganan Karhutla PPU

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi memperpanjang status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi bersama sejumlah pemangku kepentingan menyusul tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan keterbatasan akses air bersih.

Evaluasi digelar di ruang rapat lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (19/10/2026), dengan melibatkan instansi terkait penanganan kebencanaan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, mengatakan perpanjangan status siaga darurat mempertimbangkan informasi cuaca dan intensitas kejadian bencana di lapangan. Semula, status tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026.

“Materi rapat kita hari ini adalah evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026. Mengingat masa siaga darurat akan berakhir pada 31 Oktober ini, kita melakukan evaluasi 10 hari lebih awal dan sepakat untuk memperpanjangnya hingga akhir Desember tahun ini,” kata Tohar usai rapat.

Meski masa siaga darurat diperpanjang hingga penghujung tahun, pemantauan kondisi lapangan akan tetap dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah berharap perubahan cuaca yang lebih kondusif dapat mempercepat penanganan sehingga status siaga darurat tidak harus berlangsung hingga akhir Desember.

Tohar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Pertanian, Satpol PP, jajaran kecamatan, desa dan kelurahan, hingga TNI-Polri.

BPBD Diberi Kewenangan Komando Operasi

Selain memperpanjang status siaga darurat, rapat evaluasi menghasilkan penekanan terhadap kesamaan persepsi mengenai penanggung jawab operasional penanganan bencana di lapangan.

Tohar menegaskan, dalam kondisi siaga darurat, komando penanganan berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia telah mendelegasikan kewenangan perintah operasi kepada Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD agar mobilisasi personel dan peralatan dapat dilakukan dengan cepat.

Dengan mekanisme tersebut, pengambilan tindakan di lapangan diharapkan tidak terhambat proses birokrasi atau menunggu instruksi berjenjang dari masing-masing organisasi perangkat daerah.