PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengawal rencana pembangunan Jembatan Sungai Riko agar terhubung dengan jaringan jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini ditargetkan masuk dalam usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2027 untuk mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran mobilitas barang maupun masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Embongbulan, mengatakan rencana koneksi jembatan dengan jaringan tol masih membutuhkan kajian teknis lebih lanjut. Salah satu aspek yang akan dipastikan ialah jalur akses keluar jembatan menuju jaringan jalan yang tersedia.
Secara awal, akses Jembatan Sungai Riko direncanakan terhubung melalui akses Bandara VVIP IKN, yang dinilai menjadi titik terdekat. Namun, kepastian desain dan mekanisme koneksi tersebut tetap menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kalau terhubung jalan tol, pasti dia akan keluar dulu di akses Bandara VVIP karena itu titik terdekat. Namun hasil akhirnya nanti tetap berdasarkan DED yang disusun,” kata Ade, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, keberadaan Jembatan Sungai Riko tidak hanya penting bagi masyarakat Penajam dan sekitarnya. Infrastruktur tersebut juga diproyeksikan mendukung pergerakan barang dan orang seiring meningkatnya aktivitas pembangunan serta mobilitas di kawasan IKN.
Dikawal untuk Masuk Proyek Strategis Nasional
Pemkab PPU terus menyuarakan urgensi pembangunan jembatan tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah menilai konektivitas yang memadai diperlukan untuk mendukung kebutuhan transportasi regional, terutama ketika aktivitas ekonomi dan lalu lintas di sekitar IKN semakin berkembang.
“Pemkab PPU menargetkan proyek Jembatan Sungai Riko dapat diusulkan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun depan,” ujarnya.
Ade menjelaskan, proses pengusulan tersebut tengah mengikuti mekanisme yang berlaku. Pemkab PPU saat ini menunggu surat resmi dari Gubernur Kalimantan Timur untuk kemudian ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selanjutnya, Kemendagri bersama pemerintah daerah akan mengawal usulan tersebut ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
