PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui keterbatasan posisi tawar pemerintah daerah dalam menangani perselisihan ketenagakerjaan dengan perusahaan. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam memperjuangkan penyelesaian sengketa yang turut menyangkut hak-hak pekerja.
Kepala Disnakertrans PPU, Adriani Amsyar, mengungkapkan persoalan tersebut dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas peningkatan pelayanan publik, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga penanganan konflik industrial, Rabu (21/10/2026).
Menurut Adriani, dalam proses penyelesaian perselisihan, pemerintah daerah kerap menghadapi situasi ketika kebijakan perusahaan lebih dominan. Sementara itu, kewenangan dinas dalam mendorong kesepakatan antara kedua belah pihak memiliki keterbatasan.
“Posisi kami sebagai perwakilan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, kami tidak punya nilai barter dengan perusahaan. Jadi seolah-olah terlihat kebijakan perusahaan itu lebih dominan,” kata Adriani di hadapan para pemangku kepentingan dan perwakilan kepolisian.
Ia menjelaskan, ketika mediasi di tingkat kabupaten tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Samarinda. Proses tersebut menjadi beban tambahan bagi pekerja, terutama mereka yang sudah kehilangan pekerjaan dan mengalami tekanan ekonomi.
Jarak tempuh menuju Samarinda serta frekuensi persidangan yang berulang dinilai dapat menyulitkan pekerja untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
“Jarak waktu itu yang menjadi pertimbangan daripada si pekerja. Bahkan kemungkinan sudah di-PHK, kondisi keuangan dan ekonomi sudah melemah, toh juga dihadapkan dengan bolak-baliknya ke Samarinda. Itu PHI tidak satu dua kali, bisa lima kali,” tegasnya.
Putusan PHI Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Tantangan tidak berhenti pada proses mediasi dan persidangan. Disnakertrans PPU juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap.
Adriani mencontohkan adanya perkara yang melibatkan perusahaan daerah, tetapi putusannya belum dapat dieksekusi karena kondisi finansial perusahaan yang memburuk. Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam upaya memastikan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan berjalan hingga tuntas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
