Wilayah PPU Terdampak Delineasi IKN, Bapelitbang Jadikan Dasar Pertahankan Tipe A

PROKAL.co, PENAJAM – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mempertahankan tipologi kelembagaannya agar tidak turun dari tipe A ke tipe B. Upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan sanggahan formal disertai argumen teknis kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten PPU.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Embongbulan, mengatakan penentuan tipologi perangkat daerah umumnya mempertimbangkan sejumlah variabel, antara lain luas wilayah, jumlah perangkat daerah yang ditangani, serta besaran anggaran.

Menurut Ade, dinamika penataan organisasi pemerintahan tidak serta-merta mengurangi beban kerja riil Bapelitbang, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengalokasikan anggaran bagi berbagai program daerah.

Ia mencontohkan peleburan Korpri ke dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta rencana penyesuaian kedudukan RSUD di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Secara kelembagaan jumlahnya mungkin berkurang karena melebur, tetapi substansi pekerjaan dan unit layanannya tetap ada. Beban perencanaan dan pertimbangan pendanaannya tetap sama beratnya,” kata Ade, Rabu (21/10/2026).

Beban Perencanaan Tetap Kompleks

Ade juga menyoroti variabel anggaran yang menjadi salah satu dasar penentuan tipologi kelembagaan. Menurutnya, penilaian tersebut masih mengacu pada data kajian awal periode 2017–2018, sementara kapasitas anggaran daerah mengalami dinamika dan sempat meningkat signifikan pada 2023–2024.

Ia menilai, keterbatasan anggaran justru menuntut proses perencanaan yang lebih cermat. Bapelitbang harus memastikan alokasi dana tetap mendukung pelayanan dasar masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas daerah.

“Saat anggaran terbatas, tantangannya justru lebih berat. Kami harus memastikan denyut nadi pelayanan dasar berjalan serta program-program unggulan prioritas dalam dokumen perencanaan tetap tercapai secara proporsional,” tegasnya.

Dengan demikian, menurut Ade, penilaian terhadap tipologi kelembagaan perlu mempertimbangkan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang tetap harus dijalankan, bukan hanya melihat perubahan struktur organisasi atau besaran anggaran.