Jingle Ise Kabar Taka Resmi Berhak Cipta, Pemkab PPU Haruskan Putar Tiap Agenda

PROKAL.co,PENAJAM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kini resmi mengantongi hak cipta bersama atas jingle bertajuk "Ise Kabar Taka". Karya gubahan Muhammad Ismail tersebut kini mulai diharuskan untuk diputar dalam berbagai agenda resmi kedinasan hingga kegiatan masyarakat di PPU.

Langkah ini diambil guna mempertegas identitas lokal daerah melalui sapaan khas masyarakat setempat. Surat edaran bupati bahkan telah disebarkan hingga tingkat desa dan kelurahan agar jingle tersebut dapat diputar secara serentak dalam berbagai acara.

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Arif Afandi, menjelaskan bahwa kepemilikan hak cipta ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemda untuk mempopulerkan karya tersebut secara masif.

"Jingle Ise Kabar Taka ini menjadi ciri khas sapaan masyarakat PPU yang bahasanya berasal dari budaya lokal masyarakat PPU," kata Arif Affandi, dikutip Jumat (23/10/2026).

Arif menerangkan, status hak cipta dipegang oleh dua pihak sekaligus. Muhammad Ismail tercatat sebagai pencipta, sedangkan Pemkab PPU berstatus sebagai pemegang hak cipta bersama lantaran turut terlibat dalam proses pengembangan karya untuk kepentingan daerah.

Untuk memperluas jangkauan, surat edaran yang diterbitkan bupati memuat tautan unduhan video lagu tersebut agar memudahkan panitia kegiatan memutarnya secara langsung.

"Bahkan dalam surat edaran kami sertakan juga link video, supaya bisa didownload, diputar dan didengar dalam event atau kegiatan seremonial pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak dikenal, maka memperkuat identitas daerah," ujar Arif.

Selain diputar di ruang pertemuan, Diskominfo PPU juga dikerahkan untuk menayangkan jingle ini melalui videotron publik. Nuansa lagu tersebut mengusung semangat Gerbang Nusantara dan kebanggaan terhadap Benuo Taka untuk mempererat kebersamaan warga.

Pendaftaran jingle ini diproses melalui layanan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) milik Bapelitbang PPU. Lembaga ini telah berlisensi dan resmi ditunjuk Kanwil Kemenkumham sebagai sentra HaKI sejak 2024.