PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersiap melakukan digitalisasi pelayanan penerbitan kartu pencari kerja atau AK-1. Upaya ini dilakukan untuk memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, sekaligus mengurangi penggunaan dokumen fisik dalam proses administrasi.
Rencana tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas berbagai layanan ketenagakerjaan di lingkungan Disnakertrans PPU. Selain pelayanan penerbitan AK-1, forum tersebut juga memaparkan mekanisme perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Sekretaris Disnakertrans PPU, Evi Viola Violeta, mengatakan saat ini pengurusan kartu AK-1 masih dilakukan secara manual. Namun, pihaknya tengah menyiapkan sistem pelayanan berbasis daring melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU. "Ini online sedang kita MoU juga dengan teman-teman Kominfo dan mudah-mudahan segera bisa kita lakukan sehingga tidak perlu lagi menebal-nebalkan kertas atau pemborosan kertas," kata Evi saat dikonfirmasi, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, penerapan layanan daring nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus kartu pencari kerja. Pemohon diharapkan dapat mengajukan permohonan tanpa harus terkendala jarak maupun keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor Disnakertrans.
Sembari menunggu integrasi sistem tersebut rampung, pelayanan masih menggunakan persyaratan administrasi dalam bentuk berkas fisik. Pemohon diwajibkan menyiapkan fotokopi KTP, salinan ijazah terakhir, serta dua lembar pasfoto ukuran 3x4.
Bagi pemohon yang memiliki sertifikat kompetensi dan surat pengalaman kerja, dokumen tersebut juga dapat dilampirkan sebagai kelengkapan administrasi.
Evi memastikan proses penerbitan kartu AK-1 tidak membutuhkan waktu lama apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas akan memproses dan mencetak kartu untuk selanjutnya disahkan oleh pejabat berwenang sebelum diserahkan kepada pemohon.
Selain membahas digitalisasi pelayanan, Disnakertrans PPU juga memaparkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Program tersebut saat ini menyasar pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan direncanakan diperluas ke sektor nelayan perikanan pada tahun mendatang.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P2NAKERTRANS) Disnakertrans PPU, Eko Yulianto, menjelaskan bahwa calon penerima bantuan harus melalui proses verifikasi secara berjenjang. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kriteria dan ketentuan program.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
