Alokasi DBH Sawit PPU Jadi Rp 4 Miliar, Bupati Mudyat Noor Sebut Masih Belum Cukup

PROKAL.co,PENAJAM– Perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diproyeksikan melonjak hingga melampaui Rp4 miliar pada 2027. Walaupun angka ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,8 miliar, Bupati PPU, Mudyat Noor menganggap jumlah tersebut belum sepadan dengan besarnya biaya penanganan dampak industri sawit, khususnya kerusakan jalan.

Mudyat menyampaikan bahwa penambahan porsi anggaran ini patut diapresiasi sebagai suntikan modal bagi daerah. Meski demikian, masifnya operasional perkebunan serta tingginya lalu lalang angkutan berat membuat pemkab membutuhkan dana yang jauh lebih besar.

"Sebelumnya kita menerima Rp 1,8 miliar, lalu tahun depan naik jadi kisaran Rp4 miliar lebih. Tentu kita bersyukur ada kenaikan dua kali lipat dibanding periode lalu," kata Mudyat, baru-baru ini.

Namun, Mudyat menegaskan bahwa alokasi tersebut masih relatif minim jika dibandingkan dengan realisasi perbaikan jalan yang harus ditanggung pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungannya, dana sebesar Rp4 miliar hanya cukup untuk membiayai perbaikan fisik jalan dalam cakupan yang sangat terbatas.

"Kalau ditanya cukup atau tidak, tentu masih kurang. Dana Rp4 miliar itu secara teknis paling hanya bisa menyelesaikan penanganan jalan sekitar setengah kilometer. Belum mampu menutup kebutuhan pembenahan yang ada," jelasnya.

Salah satu pemicu utama cepat rusaknya fasilitas jalan di wilayah PPU adalah maraknya truk angkutan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal Kabupaten Paser yang kerap melintas. Tingginya frekuensi kendaraan berbobot berat tersebut kian mempercepat degradasi mutu jalan umum yang saban hari digunakan warga, sehingga memicu risiko keselamatan berlalu lintas.

Menurut Mudyat, konsekuensi dari aktivitas pertambangan maupun perkebunan skala besar tidak berhenti pada kerusakan fisik fasilitas umum semata, melainkan berdampak langsung pada aspek sosial warga sekitar kawasan lintasan.

"Dampak dari industri perkebunan sawit ini sangat luas, baik terhadap ketahanan infrastruktur maupun stabilitas sosial masyarakat di lapangan," tambahnya.

Oleh karena itu, Pemkab PPU berharap ada penyesuaian porsi alokasi DBH sawit yang lebih ideal pada masa mendatang. Daerah penunjang yang menanggung beban kerusakan teknis serta dampak sosial lalu lintas CPO dinilai layak memperoleh porsi anggaran yang proporsional demi menjaga kelayakan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.(rie/adv)