PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat integrasi data sekaligus mempermudah verifikasi status domisili pencari kerja dan calon penerima program perlindungan ketenagakerjaan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mempertemukan sejumlah perwakilan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Melalui kerja sama yang diperbarui, Disnakertrans diharapkan dapat memperoleh akses pemanfaatan data kependudukan secara lebih efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Andi Bachtiar Latief, mengatakan kebutuhan verifikasi data cukup besar, terutama dalam pelaksanaan program bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan kepala dinas pada tahun sebelumnya, terdapat sekitar 20.000 pekerja rentan yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari 15.000 penerima bantuan Pemerintah Kabupaten PPU dan 5.000 penerima bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
"Penyampaian Pak Kepala Dinas di tahun lalu itu memang ada total sekitar 20.000 pekerja rentan yang mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan. 15.000 dari Pemerintah Kabupaten dan 5.000 bantuan dari Pemprov Kaltim," kata Andi Bachtiar Latief saat dikonfirmasi, Senin (26/10/2026).
Menurut Bachtiar, Disnakertrans juga pernah mengajukan permohonan verifikasi terhadap 5.000 data pencari kerja untuk memastikan status kependudukan mereka sebagai warga PPU.
Verifikasi tersebut dibutuhkan dalam berbagai pelayanan ketenagakerjaan, termasuk saat masyarakat mengurus kartu pencari kerja atau AK-1. Sebab, kepemilikan KTP fisik belum tentu mencerminkan status kependudukan terbaru seseorang.
Ia mencontohkan, ada warga yang masih memegang KTP dengan alamat PPU, tetapi berdasarkan data kependudukan digital ternyata sudah pindah dan tercatat sebagai penduduk daerah lain.
"Kalau kita meng-IKD terkadang memang KTP itu masih beralamat di sini, tertanda kalau kita IKD atau KTP digital itu ternyata sudah pindah di daerah lain, tapi masih memegang KTP lama," ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
