PROKAL.co, PENAJAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak dan pelaku usaha.
Forum tersebut digelar secara tatap muka dan daring di ruang rapat Bapenda PPU, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi, masukan, serta saran dari berbagai pihak terkait kebijakan perpajakan daerah.
Kepala Bapenda PPU Tur Wahyu Sutrisno mengatakan, keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, regulasi maupun standar pelayanan yang diterapkan pemerintah daerah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Forum tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari perangkat daerah, perbankan, notaris, perwakilan dunia usaha, hingga media massa. Pelibatan berbagai elemen ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. Tujuan kita menggelar FKP untuk menyusun kebijakan Bapenda berdasarkan masukan dan saran dari stakeholder, terutama wajib pajak, termasuk pelaku usaha," ujar Tur Wahyu.
Selain menjadi ruang penjaringan aspirasi, FKP juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan regulasi terbaru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini, Bapenda PPU tengah mengintensifkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah bidang teknis di lingkungan Bapenda turut menyampaikan paparan mengenai kebijakan dan standar pelayanan yang diterapkan. Materi mencakup pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pendataan, hingga penagihan pajak daerah.
Menurut Tur Wahyu, pemahaman wajib pajak terhadap perubahan regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui ketentuan terbaru serta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan.
"Sosialisasi ini penting agar seluruh wajib pajak memahami poin-poin perubahan dalam regulasi tersebut. Harapannya, implementasi kebijakan dapat berjalan optimal serta dipatuhi oleh seluruh pihak yang terikat dengan aturan tersebut," jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
