PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi potensi kekurangan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 hingga Rp 461 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi belum optimalnya realisasi pendapatan transfer, terutama dari sektor dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai sekitar 61 persen atau berkisar Rp 1,2 triliun dari total target Rp 1,9 triliun.
Artinya, masih terdapat sekitar 39 persen dari proyeksi pendapatan yang belum terealisasi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Hingga akhir Oktober atau menyisakan dua bulan menjelang tutup tahun, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 61 persen atau di kisaran Rp1,2 triliun dari total target Rp 1,9 triliun,” kata Muhajir, Kamis (29/10/2026).
Tak hanya dari sisi pendapatan, penyerapan belanja daerah juga belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data per 28 Oktober 2026, realisasi belanja APBD PPU tercatat baru mencapai 60,11 persen.
Muhajir menjelaskan, belum optimalnya penyerapan belanja tersebut salah satunya dipengaruhi struktur APBD yang cukup besar, termasuk sejumlah pos belanja kontraktual yang belum dieksekusi maupun belum dibayarkan.
“Di mana terdapat sejumlah pos belanja kontraktual yang belum dieksekusi atau belum dibayarkan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi penerimaan hingga 30 Desember 2026, BKAD memperkirakan target pendapatan daerah tidak akan tercapai sepenuhnya.
Dari total target pendapatan sekitar Rp1,9 triliun, penerimaan riil diproyeksikan hanya mencapai Rp1,5 triliun. Dengan demikian, terdapat potensi kekurangan pendapatan atau loss hingga Rp461 miliar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
