Aktivasi IKD Tembus Desa, Pemkab PPU Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperluas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga ke tingkat desa. Melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pemerintah daerah menggelar layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus sosialisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Pelayanan tersebut berlangsung di Kantor Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat aktivasi IKD sekaligus mendukung digitalisasi layanan perlindungan sosial yang merupakan program nasional Kementerian Sosial.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah diperlukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan digital pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, Disdukcapil bertanggung jawab memberikan pelayanan aktivasi IKD sebagai salah satu tahapan awal bagi masyarakat untuk mengakses portal perlindungan sosial.

“Jadi, ini merupakan program nasional dari Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Diskominfo, dan kami dari Disdukcapil mendukung dari sisi sistemnya. IKD ini menjadi pintu masuk sebelum masyarakat mengakses portal perlindungan sosial dari Kemensos,” jelas Bachtiar.

Ia mengatakan, IKD merupakan bagian dari transformasi digital administrasi kependudukan yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas dan dokumen kependudukan melalui telepon seluler. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melihat KTP elektronik dan Kartu Keluarga dalam format digital.

“Dulu KTP berbentuk kertas, kemudian menjadi KTP elektronik fisik, dan sekarang bertransformasi menjadi KTP digital di HP kita. Jadi, segala sesuatu sudah dalam genggaman,” ujarnya.

Selain memberikan kemudahan dalam mengakses identitas kependudukan, IKD juga mendukung pelayanan administrasi secara daring. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses sejumlah layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Meski demikian, Bachtiar mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak yang mengaku sebagai petugas Disdukcapil. Terutama apabila terdapat permintaan aktivasi IKD, pemindaian wajah, maupun data pribadi melalui sambungan telepon atau video call.