PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan persiapan inspeksi dan penilaian kesesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui rapat koordinasi lintas sektor secara daring yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Jumat (30/10/2026).
Rapat koordinasi yang diikuti jajaran Pemkab PPU dari Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Lantai II Kantor Bupati, tersebut membahas pelaksanaan inspeksi dan penilaian terhadap SPPG di daerah.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Indikator tersebut mengacu pada formulir daftar periksa atau checklist yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN).
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa daftar periksa tersebut menjadi pedoman bagi tim Satgas dalam melakukan pemeriksaan di lapangan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekkab PPU sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten PPU, Tohar, mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait agar menjaga kredibilitas kelembagaan dalam mengawal program strategis nasional tersebut.
Sejumlah perangkat daerah yang dilibatkan antara lain Inspektorat Daerah, Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Perikanan.
Tohar menegaskan, proses inspeksi dan penilaian harus dilakukan secara objektif serta tidak mengurangi esensi pemeriksaan kelayakan operasional SPPG.
Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Satgas MBG di Kabupaten PPU telah ditetapkan sejak 20 Agustus 2025 melalui SK Bupati Nomor 500/189 Tahun 2025. Karena itu, seluruh unsur yang tergabung di dalamnya diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
