PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera melakukan inspeksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mengacu pada 14 indikator penilaian yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap kualitas operasional SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana inspeksi itu dibahas dalam kegiatan sosialisasi yang diikuti Pemkab PPU secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II, Kantor Bupati PPU, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, serta dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh pemahaman mengenai mekanisme inspeksi dan penilaian kesesuaian operasional SPPG berdasarkan surat edaran Mendagri. Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU akan segera melaksanakan pemeriksaan dengan menjadikan 14 indikator sebagai acuan penilaian.
Inspeksi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai ketentuan. Selain itu, pemeriksaan juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu dibenahi sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Sekda PPU, Tohar, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya diperlukan agar proses inspeksi dan pengawasan berjalan terarah dan optimal.
"Keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya diperlukan agar proses inspeksi dan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan optimal," harapnya.
Adapun 14 indikator penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari keamanan pangan dan sanitasi yang memiliki bobot penilaian 65 persen, legalitas dan dokumen resmi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga fasilitas penunjang dan keselamatan kerja.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
