PROKAL.co, PENAJAM – Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa perubahan bagi desa-desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya yang berada di kawasan penyangga. Pemerintah desa pun dituntut lebih peka dalam mengenali potensi persoalan sosial agar dapat ditangani sejak dini.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Jaga Desa bertema Permasalahan Sosial di Desa Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digelar di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Jumat (30/10/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Menurut Tita, desa memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Aparatur desa perlu memahami kondisi dan kebutuhan warganya sekaligus mampu mendeteksi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
"Karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mendeteksi potensi permasalahan sejak dini sangat diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas," kata Tita.
Ia menjelaskan, desa-desa di PPU sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meningkatnya aktivitas masyarakat serta pembangunan kawasan membuka peluang baru, tetapi juga berpotensi memunculkan persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Dalam konteks tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak serta mengoptimalkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan di tingkat lokal.
Kegiatan Jaga Desa juga menghadirkan narasumber dari DPRD Kabupaten PPU, Kejaksaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterlibatan sejumlah instansi tersebut memberikan sudut pandang lintas sektor, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, kesadaran dan kepatuhan hukum, hingga persoalan administrasi serta kepastian hak atas tanah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah desa diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pemahaman mengenai aspek hukum dan pertanahan juga dinilai penting sebagai bekal dalam mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul seiring perkembangan kawasan penyangga IKN.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
