PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam waktu dekat, Pemkab PPU akan menggencarkan inspeksi langsung ke sejumlah SPPG dengan mengacu pada 14 indikator penilaian yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek higienitas, keamanan pangan, kelengkapan legalitas, serta kesiapan fasilitas pendukung.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus upaya memastikan pelaksanaan program MBG di daerah berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.
Persiapan pengawasan dilakukan setelah jajaran Pemkab PPU mengikuti sosialisasi secara daring mengenai Surat Edaran Mendagri tentang pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah PPU dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Senin (2/10).
Dalam kegiatan itu, Tohar didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, serta dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Tohar menegaskan, pengawasan terhadap operasional SPPG membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Hal tersebut diperlukan agar proses inspeksi dapat berjalan terarah, menyeluruh, dan optimal.
"Keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya diperlukan agar proses inspeksi dan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan optimal," ujar Tohar.
Dalam penilaian tersebut, terdapat 14 indikator utama yang menjadi acuan pemeriksaan. Aspek keamanan pangan dan sanitasi menjadi perhatian terbesar dengan bobot penilaian mencapai 65 persen.
Selain itu, pemeriksaan juga mencakup kelengkapan dokumen legalitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM), ketersediaan fasilitas penunjang, hingga aspek keselamatan kerja.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
