PPU Bidik Investasi Industri di Buluminung, Siapkan Empat Sektor Unggulan

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan Kawasan Industri Buluminung sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengembangan kawasan ini menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan posisi geografis Buluminung yang strategis menjadi modal penting untuk menarik investasi. Terlebih, kawasan tersebut didukung akses Jembatan Pulau Balang, Pelabuhan Buluminung, serta konektivitas menuju sejumlah kawasan industri di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikannya dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertema Penajam Paser Utara, Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026).

Menurut Mudyat, terdapat empat kelompok industri yang diarahkan untuk berkembang di Kawasan Industri Buluminung. Pertama, industri material konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN, seperti bahan bangunan, beton pracetak, dan berbagai produk turunannya.

Kedua, industri berbasis pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada pengolahan hasil produksi daerah agar memiliki nilai tambah ekonomi. Ketiga, industri kimia maju berbasis lemak nabati. Keempat, industri energi rendah karbon yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi.

"Kita ingin hasil produksi daerah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah," jelasnya.

Selain pengembangan kawasan industri, Pemkab PPU juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian meliputi Penajam–Petung, Waru–Babulu, Silkar–Riko, serta akses Penajam–Jenebora–Gersik–Pantai Lango hingga kawasan Pulau Balang.

Pengembangan Coastal Road, optimalisasi Pelabuhan Buluminung dan Pelabuhan Nenang, serta penyediaan infrastruktur air bersih dan sumber daya air juga masuk dalam prioritas pembangunan.