Pemkab PPU Perketat Pengawasan dan Larang Penyalahgunaan Fasilitas Kantor

PROKAL.co,PENAJAM–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kampanye antikorupsi serta penegakan etika birokrasi berupa imbauan larangan keras penyalahgunaan fasilitas kantor dan aset daerah bagi seluruh pegawai.

Dipublikasikan melalui kanal resmi Sekretariat Daerah PPU, Selasa (27/10), penegasan ini bertujuan untuk menyelamatkan aset negara sekaligus memastikannya dimanfaatkan secara profesional demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui program sosialisasi dan pengawasan internal ini, Pemkab PPU menekankan bahwa seluruh peralatan kantor—mulai dari Alat Tulis Kantor (ATK) hingga perangkat elektronik—dilarang keras digunakan untuk kepentingan pribadi maupun dibawa pulang secara permanen. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas plat merah ditegaskan hanya untuk menunjang kedinasan, bukan sebagai fasilitas mobilitas keluarga.

Tak hanya aset fisik, efisiensi dan etika kerja digital turut menjadi fokus perhatian. Seluruh aparatur sipil diingatkan untuk memanfaatkan jaringan internet serta komputer/laptop inventaris kantor secara bijak. Penggunaan fasilitas digital untuk aktivitas di luar tugas kedinasan seperti belanja daring (online shop), hiburan, hingga media sosial pada jam kerja dilarang keras, begitu pula pencetakan dokumen pribadi secara berlebihan.

Dari aspek manajemen kepemimpinan, para atasan dan pejabat struktur diimbau untuk menjadi teladan berintegritas. Para pimpinan dilarang memberikan instruksi atau membebani staf bawahan untuk mengurus kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Sebagai langkah preventif yang berkelanjutan, Pemkab PPU menerapkan sejumlah strategi pembenahan internal, antara lain:

Formulasi kebijakan penggunaan aset negara yang jelas dan tegas. Pengawasan serta audit inventaris secara berkala. Pembentukan budaya kerja berintegritas dan sosialisasi etika secara rutin. Penguatan sistem pengaduan pelanggaran terbuka (whistleblowing system).

Pemkab PPU juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan internal pegawai untuk berpartisipasi aktif menjaga integritas daerah. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan aset negara, masyarakat imbau tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran resmi yang tersedia demi bersama-sama mewujudkan Kabupaten PPU yang maju, transparan, dan bebas dari korupsi.(rie/adv)