Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Sekda PPU Ingatkan Kades Tertib Anggaran

PROKAL.co, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan pemerintah desa agar semakin cermat dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, alokasi Dana Desa (DD) untuk PPU pada 2027 diproyeksikan turun signifikan, dari sekitar Rp25 miliar menjadi Rp9 miliar.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan itu diikuti 88 peserta. Mereka terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), dan kepala seksi (kasi) yang membidangi pengadaan barang dan jasa dari empat kecamatan di PPU.

Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada perencanaan matang serta mengacu pada dokumen anggaran yang telah ditetapkan.

Dia mengingatkan agar pemerintah desa tidak melakukan pengadaan terlebih dahulu, kemudian baru menyesuaikan anggarannya. Seluruh kebutuhan harus direncanakan sejak awal agar pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.

Tohar menjelaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan desa yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Karena itu, kepala desa dan perangkatnya harus memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap belanja desa benar-benar sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia juga mengingatkan besarnya tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap perintah pencairan anggaran harus didukung bukti administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang memadai, termasuk perkembangan pekerjaan serta kelengkapan dokumen dari penyedia barang dan jasa.