Keterisian Data Tahunan PPU Capai 92,73 Persen, Sekda Minta OPD Perkuat Validitas Data

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat tata kelola data pembangunan melalui Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026. Hingga tahun ini, keterisian data tahunan tercatat mencapai 92,73 persen, sedangkan data periodik baru mencapai 72,91 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam forum yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa data merupakan referensi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap data yang dihasilkan perangkat daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan kondisi faktual di lapangan.
Menurutnya, seluruh OPD dan instansi vertikal memiliki tanggung jawab sebagai produsen data. Peran tersebut sangat penting karena kualitas data yang dihasilkan sejak tahap awal akan menentukan ketepatan kebijakan dan program pemerintah.
"Merencanakan pembangunan tanpa data ibarat menyusun perencanaan dengan mata tertutup. Karena itu, data yang diproduksi harus valid, dikelola sumber daya manusia yang kapabel, dimasukkan berdasarkan fakta empiris bukan opini, serta disusun secara terstruktur agar mudah dipahami," ujar Tohar.
Ia menjelaskan, dalam ekosistem Satu Data Indonesia, produsen data bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.
Sinergi ketiga unsur tersebut diperlukan agar data yang dihimpun dari berbagai perangkat daerah memiliki standar yang selaras, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Tohar juga mengingatkan pentingnya konsistensi perangkat daerah dalam memperbarui data, terutama informasi yang bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




